"Catatan yang saya sempat baca, elektabilitas (Golkar) turun, tren turun. Yang saya takutkan dari posisi Golkar partai atas kalau nanti penurunan ini akan berbahaya. Bisa enggak kita ke nomor dua lagi," ungkap Akbar dalam diskusi bertajuk refleksi kepemimpinan Setya Novanto di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).
Bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II di Bali yang digelar Minggu (21/5/2017) hingga Selasa (23/5/2017), mantan Ketua DPR RI tersebut berharap topik konsolidasi menjadi perhatian lebih pengurus Golkar.
"Beri kurun waktu tertentu, harus diselesaikan dalam waktu singkat," ujar dia.
Apalagi, lanjut Akbar, pada 2018 mendatang, Golkar harus menghadapi Pilkada serentak dan pada tahun 2019, ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Menurut Akbar, Golkar harus terus menggenjot elektabilitas lagi.
Selain itu, lanjut Akbar, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dilaksanakan, yaitu rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2016 lalu.
"Misalnya konsolidasi organisasi dan berbagai produk putusan Munaslub lainnya yang berkaitan institusi di internal partai," ujar Akbar.
Novanto, lanjut Akbar, memang sudah bersilaturahim dengan pengurus Golkar di penjuru Indonesia. Namun konsolidasi itu dinilai belum maksimal. Buktinya, banyak jabatan DPD tingkat I yang dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt).
"Ini memperlihatkan belum terkonsolidasi dengan baik dan mekanisme organisasi belum berjalan baik," ujar Akbar.
Sementara tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, kepemimpin Setya Novanto dalam Partai Golkar diiringi bermacam-macam masalah.
"Lahirnya kepemimpinan (Golkar) sekarang ini diiringi oleh bermacam-macam masalah," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).
Masalah itu, lanjut Doli, ditunjukan atas sejumlah hal. Pertama, kepemimpinan Novanto dianggap serupa seperti kepemimpinan Partai Golkar sebelumnya. Kesamaan itu dalam hal upaya menghilangkan faksi-faksi di dalam Partai Golkar sendiri dengan cara pemecatan kader.
"Sehingga periode yang lalu itu gampang mecat-mecatin orang. Berbeda sedikit, pecat. Sama dengan yang sekarang," ujar Doli.
Kedua, kepemimpinan Novanto lahir dari sebuah politik uang. Sebab, salah satu syarat pemilihan ketua umum Golkar dalam Munaslub lalu adalah penyerahan uang dalam jumlah tertentu. Meski, belakangan panitia menetapkan bahwa penyerahan uang dari calon ketua umum bukanlah kewajiban.
"Walaupun, karena kita ribut-ribut, akhirnya boleh bayar, enggak bayar enggak apa-apa. Akhirnya ya siapa yang bayar lebih banyak (bayar) dia yang jadi ketua umum," ujar Doli.
Ketiga, Novanto diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Namun tetap dipilih menjadi ketua umum Golkar.
"Sejak awal, bahkan menjelang Munaslub, saya selalu mengatakan, jangan kita warga Golkar memilih pemimpin yang punya potensi beban masalah hukum," ujar Doli.
"E-KTP itu kan orang udah sebut-sebut sejak 2011 loh, diredam-redam saja nama ketua umum kita itu. Dan yang paling hangat pada saat menjelang Munas itu adalah kasus papa minta saham. Jadi punya potensi masalah hukum. Tapi karena dorongan isi tas dan nempel-nempel kekuasaan, ya akhirnya jadi," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong agar Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.
Tidak ada komentar: