JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sulit bagi partainya untuk mengusung Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pada Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018.
Pasalnya, saat ini Emil, sapaan karibnya, telah dideklarasikan Partai Nasdem, yang merupakan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.
Apalagi, kata Fadli, Nasdem berencana mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
"Pak Ridwan Kamil yang kami baca di media itu didukung Partai Nasdem yang mensyaratkan untuk mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden (capres) dan tentu saja sementara kami akan mendukung Pak Prabowo sebagai capres," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Dengan demikian, Fadli mengatakan, Gerindra dan Emil memiliki perbedaan kepentingan politik jangka panjang.
Ia menegaskan, meski pada Pilkada Kota Bandung 2013 silam Emil diusung oleh Gerindra dan PKS, partainya tak akan mengusungnya karena telah dideklarasikan partai yang mendukung pencapresan Jokowi di Pilpres 2019.
"Ya kalau benar apa yang jadi pemberitaan sudah ada teken kontrak ( Ridwan Kamil) ke Pak Jokowi di (Pilpres) 2019, ya tentu agak berbeda kepentingan kami. Walaupun kemarin yang mendukung Ridwan Kamil Gerindra dan PKS," kata Fadli.
Didukung Nasdem
Pamflet digital dukungan Partai Nasdem terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelang Pilkada Jabar 2018 beredar di dunia maya.
Pada 19 Maret 2017, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat menggelar deklarasi dukungan.
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa berkomitmen, partainya bakal mendukung penuh Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jawa Baratperiode 2018-2023.
"Nasdem sebagai salah satu parpol menjadikan Pilkada Jabar misi utama mencari putra-putri terbaik bangsa. Hari ini Nasdem sudah menemukan putra terbaik Jabar untuk jadi gubernur ( Ridwan Kamil)," ujar Saan dalam kegiatan deklarasi dukungan Partai Nasdem terhadap Ridwan Kamil di Lapangan Tegalega, Bandung, Minggu (19/3/2017).
Sesuai dengan prinsip partai, lanjut Saan, Nasdem mengedepankan politik tanpa mahar.
Menurut Saan, berdasar pengalaman, korupsi kepala daerah disebabkan adanya biaya politik yang mahal, salah satunya mahar terhadap partai.
Topics: Berita KPK
About GMPK MALANG RAYA
Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kabar Terpopuler
-
Tindak pidana korupsi yang sering diistilahkan ekstra-ordinary crime (kejahatan kriminal luar biasa) termasuk kejahatan yang paling merugika...
-
Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemberantasan Korapsi (KPK) untuk memberangus habis praktik korupsi di Indonesia, baik itu melalui program p...
-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah bermain politik dalam perkara dugaan suap pajak yang saat ini tengah diproses di pengad...
-
Isu jual beli jabatan publik telah lama terjadi dan mencuat kembali ke permukaan. Isu ini menarik perhatian sehingga mendorong Presiden Jok...
-
JATINANGOR, Pengamat Komunikasi Politik yang juga Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Poltitik, Adiyana Slamet mengatakan, pada kontestasi ...
Opini Kita
Recent Comments
Terpopuler
-
Tindak pidana korupsi yang sering diistilahkan ekstra-ordinary crime (kejahatan kriminal luar biasa) termasuk kejahatan yang paling merugika...
-
Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemberantasan Korapsi (KPK) untuk memberangus habis praktik korupsi di Indonesia, baik itu melalui program p...
-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah bermain politik dalam perkara dugaan suap pajak yang saat ini tengah diproses di pengad...
-
Isu jual beli jabatan publik telah lama terjadi dan mencuat kembali ke permukaan. Isu ini menarik perhatian sehingga mendorong Presiden Jok...
-
JATINANGOR, Pengamat Komunikasi Politik yang juga Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Poltitik, Adiyana Slamet mengatakan, pada kontestasi ...
-
SURABAYA - Partai Golkar merasa tidak terganggu atau terancam dengan hadirnya Partai Berkarya bentukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soe...
-
Dengan senyum mengembang dan gaya bicara yang kalem, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, dalam sebuah seminar di Jakart...
-
Hingga tahun ke-12, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuktikan diri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam upaya pe...
-
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan beberapa usulan kepada Presiden Joko Widodo terkait pengawasan pemerintahan daerah. Usul...
-
Jakarta - Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi J...

Tidak ada komentar: